Desa dan Kelurahan di Kebumen Kembangkan Inovasi Agar Warga Bayar PBB

Kebumen, Jawa Tengah – Pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengembangkan inovasi masing-masing untuk menarik semangat warganya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan lebih awal dari jatuh tempo Juli 2017.

“Banyak desa dan kelurahan yang sudah melunasi PBB-P2 karena mereka memiliki inovasi sendiri-sendiri untuk menarik minat warganya mau membayar pajak lebih cepat,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Aden Andri Susilo di Kebumen, Jumat.

Ia menyebutkan sejumlah contoh inovasi tersebut, antara lain dengan menggelar pementasan musik dangdut dan pemberian hadiah kepada warga yang membayar pajak tersebut lebih awal.

Ternyata, ujarnya, upaya tersebut memberikan semangat kepada warga untuk segera melunasi pembayaran pajak tersebut.

Saat diselenggarakan Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2 secara serentak dan penyerahan hadiah pelunasan PBB 2016 bagi desa dan kecamatan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jumat, dalam waktu tiga jam sebanyak 114 desa telah melakukan pelunasan pajak itu.

Sejak sekitar pukul 10.00-13.00 WIB, tercatat 114 melakukan pembayaran PBB-P2 dengan realisasi sekitar Rp16,074 miliar. Kabupaten Kebumen meliputi 460 desa dan kelurahan.

“Target kami untuk PBB-P2 itu sekitar 46,06 persen. Sekarang sudah cukup banyak yang lunas, sebelum jatuh tempo pada Juli,” katanya.

Terkait dengan wajib pajak PNS, Bapenda Kebumen telah mengirimkan surat edaran kepada semua organisasi perangkat daerah yang intinya mendorong pegawai negeri membayar PBB tepat waktu.

“Itu kami tempuh karena PNS wajib memberi teladan kepada masyarakat umum,” ujarnya.

Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengatakan partisipasi masyarakat setempat dalam pelunasan PBB-P2 semakin meningkat sehingga patut diapresiasi.

Ia mengatakan PBB pada 2017 memberikan sumbangan 10,2 persen kepada penerimaan daerah. Angka tersebut relatif masih kecil dibandingkan dengan total APBD yang sekitar Rp2,71 triliun.

Pedapatan daerah setempat, ujarnya, hingga saat ini masih didominasi dana pusat melalui penerimaan dana perimbangan, baik Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun dana bagi hasil pajak.

Sikopad
Pada kesempatan itu, Bupati Fuad meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Kondolidasi Pendapatan (Sikopad), berupa aplikasi untuk konsolidasi pendataan atas pendapatan yang dikelola setiap OPD.

Ia mengatakan pos-pos pendapatan semakin beragam dan dikelola banyak OPD sehingga memerlukan pengelolaan dengan tingkat akurasi dan akuntabilitas yang tinggi.

Penerapan Sikopad untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan data surat tanda setoran secara kekinian.

“Efektivitas dan efisiensi atas kegiatan penyetoran, meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan penyetoran dan penyajian laporan secara cepat dan akurat,” katanya. (Ant)