Ganjar usulkan BUMDes miliki saham Tol Bawen-Yogyakarta

Jateng – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengusulkan agar kepemilikan saham Tol Bawen-Yogyakarta diberikan kepada masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa sehingga proyek strategis nasional itu memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak.

“Saya sudah usulkan boleh tidak kalau `ownership` sistemnya digeser agar rakyat atau BUMDes bisa memiliki saham jalan tol, mereka saat ini sedang berpikir termasuk investor. Sudah kami tawarkan dan mereka sedang mengkaji soal itu,” kata Ganjar di Semarang, Selasa.

Ganjar menyebutkan, selain usul tentang kepemilikan saham, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mengkaji beberapa hal seperti dampak dari pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta tersebut.

Mantan anggota DPR RI itu memastikan bahwa pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta tidak mematikan kabupaten/kota yang dilintasi proyek tersebut.

Menurut dia, pembangunan jalan tol di Jateng pasti memiliki dampak positif maupun negatif dan tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul itu.

Dampak positif dari pembangunan jalan tol, lanjut Ganjar, tentu akan meningkatkan pertumbuhan pada sektor ekonomi, pariwisata, dan evakuasi kebutuhan manusia.

“Di sisi lain, dampak negatifnya juga pasti ada dan harus dicarikan solusinya agar hal itu tidak terjadi,” ujarnya pada acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Urgensi Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta di Kantor Bappeda Provinsi Jateng.

Ganjar mengaku menerima beberapa keluhan dari masyarakat terkait pembangunan jalan tol seperti usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah yang bangkrut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, orang nomor satu di Jateng itu sudah mempertimbangkan terkait pembangunan exit tol di sejumlah daerah dan juga penempatan 30 persen produk UKM di “rest area” jalan tol Bawen-Yogyakarta.

“Hebatnya lagi, Jateng mendapat satu `rest area`, meski perjuangan `ngos-ngosan`, namun alhamdulillah dapat `rest area` itu. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jateng,” katanya.

Ganjar berharap FGD yang digelar ini dapat menyatukan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait, sebab sebelumnya marak dibicarakan bahwa Jateng menolak pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta tersebut.

“Kami tegaskan bahwa Jateng bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada termasuk sinkronisasi data agar `clear` semuanya,” ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, sesuai rencana pembangunan Tol Bawen-Yogyakarta akan dilaksanakan pada Januari 2019.

“(Pemprov) DIY sudah setuju, soal jalurnya nanti ke mana, ya luwes saja. Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa nanti kan bisa digeser,” katanya.(Ant)