Mensos: Layanan Kepada Masyarakat Harus Berkualitas, Bebas KKN, Cepat, Tepat dan Akuntabel

Solo – Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita memimpin langsung pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Sosial untuk memastikan layanan berjalan akuntabel.

“Reformasi birokrasi sangat penting untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, cepat, tepat, akuntabel,” katanya saat memberikan arahan kepada pejabat eselon I hingga eselon IV di lingkungan Kementerian Sosial dalam rangka Rapat Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial yang berlangsung di Solo, Rabu.

Ia mengatakan ada delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi yakni Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam evaluasi yang dipimpin langsung oleh Mensos ini, setiap Ketua Pokja Area Perubahan menyampaikan hasil evaluasi, prestasi, capaian dan rekomendasi sesuai bidang kerja masing-masing. Menteri juga menyampaikan secara langsung arahan dan masukan-masukan terhadap satuan kerja.

“Saya yang meminta forum ini diselenggarakan dan di tahun-tahun sebelumnya belum pernah terselenggara. Forum ini sangat penting. Saya ingin evaluasi ini ke depannya menjadi forum membangun komitmen kita bersama untuk mencapai tujuan dan cita-cita Kementerian Sosial,” terangnya.

Ia menekankan ada dua fokus kebijakan strategis Kementerian Sosial. Pertama, memerangi kemiskinan dan kelompok rentan. Kedua, menciptakan manajemen dan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional.

Kedua hal ini, lanjutnya, harus menjadi tujuan bersama seluruh satuan kerja di Kementerian Sosial. Sinergi dan komunikasi menjadi kunci untuk mewujudkannya.

Sementara itu dari reformasi birokrasi yang telah berjalan secara berkelanjutan, Mensos menilai Kementerian Sosial telah menunjukkan capaian yang terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan hasil dan prestasi yang semakin baik dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Di bidang keuangan, Kemensos menduduki Peringkat 4 Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga. Dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp43,3 triliun, hingga 19 November 2018 telah terealisasi 82,12 persen atau Rp35,6 triliun. Peringkat pertama hingga ketiga berturut-turut adalah Mahkamah Agung, BNPT, Lemhanas, dan Komisi Yudisial.

Selanjutnya Laporan Keuangan Kementerian Sosial pada tahun 2017 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun yang sama Direktorat PSDBS Ditjen Pemberdayaan Sosial memperoleh nilai pelayanan publik dari Ombudsman sebesar 91,5 dan survei integritas dari KPK 73,4 (Baik).

Di bidang pelayanan publik, Kemensos menorehkan prestasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2018 (SINOVIK). Dari 2.824 inovasi pelayanan publik yang ikut serta, Kementerian Sosial meraih dua penghargaan.

Pertama, Top 99 Inovasi Pelayanan Publik atas Inovasi AMPK “Alyatama” Jambi berjudul inovasi “PESONA SURGA (Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Berbasis Keluarga) dan Inovasi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung berjudul “Mencapai Nol Kerentanan Penyandang Disabilitas Intelektual Melalui Sheltered Worksop Peduli”. Kedua, Layanan BBRSBG tersebut selanjutnya masuk dalam Top 40 Inovasi Pelayanan Publik.

Layanan BBRSBG juga mendapat penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Internasional dari United Nation Public Service Award (UNPSA) pada Maret 2017 dan The Edge Of Government Innovation Award (UAE-OPSI OECD) pada Oktober Tahun 2018.

“Selamat dan apresiasi saya kepada kepala satuan kerja yang telah menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Semoga dapat ditingkatkan dan diikuti oleh satuan kerja lainnya di tahun mendatang,” katanya.

Capaian positif yang ditorehkan Kemensos, lanjutnya, bukan satu hal yang lantas cepat membuat semua pihak puas.

“Saya akan terus mendorong percepatan dan perbaikan indeks reformasi birokrasi ini. Saya akan berjalan bersama Bapak Ibu untuk mengelola Kemensos sesuai tupoksi kita masing-masing,” kata Agus.

Di akhir arahannya, Menteri Agus berpesan bahwa pada dasarnya perubahan selalu akan hadir karena lingkungan kerja yang dinamis. Dalam hadapi perubahan ini tidak perlu khawatir, tidak perlu ada resistensi can cukup disikapi dengan biasa saja.

“Lalu bagaimana menyikapinya? Sederhana saja, kita bisa hadapi perubahan secara baik asalkan kita disiplin pada Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi. Ditambah dengan menciptakan inovasi-inovasi di satuan kerja masing-masing. Dan tentu Leaderaship, pemimpin harus punya leaderahip dna bisa menjadi role model,” tutur Mensos.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyampaikan reformasi birokrasi sebagai perubahan paradigma dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan terutama perubahan pada mindset dan cultural set memerlukan komitmen semua unsur pimpinan di semua satuan kerja dan dukungan semua jajaran.

“Rapat evaluasi ini memperlihatkan begitu besarnya komitmen pimpinan Kemensos yaitu Menteri Sosial,” tegasnya. (Prwr)